Salah satu substansi konferensi internasional “International Summit on Infrastructure 2004-2005“ yang dilaksanakan di berbagai kota dunia termasuk di Indonesia (Jakarta dan Medan), merekomendasikan pentingnya ketersediaan prasarana dan sarana fisik dan non-fisik dalam menentukan kinerja ekonomi suatu kota. Hal ini perlu mendapat perhatian karena terdapat korelasi positif antara perkembangan infrastruktur dan daya tarik investasi di suatu daerah. Para perencana kota juga harus memiliki konsep perencanaan ekonomi karena kesemua aspek ini sifatnya terukur dari pengaruh ketersediaan infrastruktur ekonomi dan utilitas sosial suatu kawasan (Kabupaten/Kota) dengan peningkatan investasi dan kontribusi volume perdagangan suatu kota terhadap neraca perdagangan ekspor-impor negara.

Kota Batam yang memiliki infrastruktur pembangunan yang relatif sangat baik memiliki kinerja ekonomi yang baik pula. Untuk Kota Batam misalnya, nilai ekspor non-migas tahun 2005 saja tercatat sebesar U.$.4,83 miliar. Kinerja ekonomi Batam ini akan semakin baik jika FTZ Batam yang secara hukum diperkuat dengan UU.No.44 Tahun 2007 dapat direalisasikan, dimana sampai April 2008 daftar tunggu investasi masuk cukup signifikan dengan total rencana investasi sebesar US.$.4,1 milyar. Kebijakan ini tidak terlepas dari strategi pembangunan dan prioritas kebijakan makro ekonomi, bahwa FTZ diharapkan menjadi “economic trigger” pembangunan sekitarnya. FTZ dalam konteks ini adalah mesin ekonomi dari pusat pertumbuhan (engine of regional growth center). Skenario awal pembangunan Kota Batam telah tepat, mengawali pembangunan pulau Batam dengan penyediaan infrastruktur utama pembangunan. Melalui “tangan-tangan sejuk” perencana dan pelaku pembangunan yang menyediakan dana sangat besar (government budget) bagi pembiayaan infrastruktur ekonomi dan utilitas publik (big push approach) mampu memacu dan memicu investasi swasta baik domestik maupun luar negeri. Diestimasi semenjak tahun 1970-1990, rasio investasi Pemerintah berbanding swasta 3 : 1, dalam arti tiga investasi Pemerintah bisa mendatangkan satu investasi swasta. Rasio ini bergeser kearah yang semakin positif dengan angka pertimbangan 1990-2008 dengan rasio 1 : 4 khususnya dalam penyediaan infrastruktur ekonomi.

Kinerja ekonomi Kota Batam sangat prospektif, di tahun 2005 misalnya, total investasi US.$.11,89 milyar. Sedangkan investasi swasta asing saja mencapai US.$.4,08 milyar, investasi domestik sebesar US.$.4,08 milyar, dan investasi Pemerintah khususnya dalam penyediaan infrastruktur ekonomi dan social serta fasilitas pemerintah mencapai US.$.2,34 milyar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi rata-rata 7,4 % (2004 2007) salah satu indikator makro, meskipun dari sisi ditribusi pendapatan antar wilayah, sektor dan kelompok masyarakat masih perlu diperhatikan. Di saat krisis ekonomi 1997, pertumbuhan ekonomi Kota Batam masih “survive” berkisar 3.4 % padahal pada saat yang sama secara nasional mengalami “minus growth” (-11 %) di tahun 1998. Sektor industri merupakan penyumbang utama PDRB atau 63,32 %, diikuti perdagangan, hotel dan restoran (23,50 %) di tahun 2006 (BPS: Kota Batam 2007).

Di Kota Batam sampai dengan Desember 2007 terdapat 2,906 perusahaan, yang terbanyak adalah perusahaan industri (839), perdagangan dan perhotelan (824) dan konstruksi (602), jasa (291) dan kemudian diikuti pengangkutan dan komunikasi (167). Data ini menunjukkan ekonomi Kota Batam didominasi oleh investasi di bidang ITT (investment, trade and tourism), sedangkan berkembangnya sektor jasa dan konstruksi merupakan efek positif dari berkembang sektor industri, perdagangan dan pariwisata tersebut. Disamping itu, berkembang pula sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) baik sebagai usaha pendukung (supporting business) secara langsung sekitar 15.300 UKMK maupun tidak langsung seperti sektor informal lainnya yang digeluti hampir 154.500 penduduk (Dinas Pasar dan UKM Kota Batam, 2007) Sedangkan PDRB Kota Batam yang ditahun 2000 sekitar Rp.14.176.099,34 juta, meningkat menjadi Rp.29,221,758.43 juta di tahun 2006. PAD juga menunjukkan angka kenaikan yang signifikan, jika di tahun 2002 berkisar Rp.50,61 milyar di tahun 2007 mencapai Rp.111,08 milyar, dengan komposisi terbesar pajak daerah yakni Rp.70,8 milyar dan diikuti dengan retribusi daerah sebesar Rp.21,6 milyar (Dipenda, 2007).

Perlu disadari bahwa keberhasilan SEZ yang diperkirakan dapat meningkatkan dua kali dari nilai investasi sekarang di Batam dan empat kali volume perdagangan dalam arti ekspor tentunya menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional melalui bekerjanya mesin ekonomi Kota Batam. Penyediaan energi (listrik, dan gas) yang berkualitas dan berkesinambungan dalam mendukung SEZ Batam-Bintan-Karimun merupakan suatu hal yang mutlak. Sistem distribusi energi gas ke kawasan SEZ Batam lebih mudah mengingat dua jaringan gas terbangun menuju Singapura menjadikan Batam sebagai “distribution base”. Sistem jaringan yang terkoneksi secara berkesinambungan ke stasium distribusi Pulau Pemping di Kecamatan Belakang Padang ke Pulau Batam dengan ”landing point” di Panaran pulau Batam termasuk membangun stasiun penerima baru di Batu Ampar.

Pemanfaatan LNG

Penggunaan LNG bagi pengembangan SEZ sangat tepat, baik bagi pemakaian rumah tangga (terdapat 175.000 rumah tangga) tersebar di 158 kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (26 industrial estates) maupun pusat-pusat komersial dan transportasi berbahan bakar gas (SPBG), termasuk di hampir 44 hotel berbintang, dan 68 hotel non-bintang/hotel melati. Dengan naiknya harga minyak bumi yang mencapai hampir 78.US.$/barrel di tahun 2005 dari 38.US.$/barrel dan mencapai puncaknya di pertengahan Maret 2008 mencapai US.$.123/barrel; semakin mendorong LNG menjadi penyedia energi utama. Hal ini didukung potensi gas yang besar (Natuna) yang dalam catatan 2005 sebesar 210 triliun cubic feet sama dengan 6,7 triliun barrel petroleum. Disamping itu, sifat energi gas yang ramah lingkungan (environmentally friendly) mendorong program pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Keadaan ini juga mendukung program nasional “Blue Sky Policy” dan “Batam Green, Clean and Healthy City” yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari kesepakatan internasional tentang meminimalisir pemanasan dunia (global warming) sebagaimana yang diamanatkan dalam “Kyoto Protocol”. Pengurangan pemakaian minyak bumi dengan kompensasi penyediaan gas yang cukup di Batam, akan membantu pengurangan impor minyak yang membebani APBN karena kondisi Indonesia telah bergeser dari pengekspor menjadi pengimpor minyak (net oil importer).

Kebutuhan gas di Batam akan meningkat apabila SEZ efektif diimplementasikan di Batam-Bintan-Karimun umumnya dan Kota Batam khususnya. PGN Batam saat ini telah membangun jaringan pipa distribusi (diameter dari 5mm s/d 28mm) sepanjang 32 km dengan kemampuan distribusi (carrying capacity) sebesar 75 mmscfd. Saat ini dari catatan PGN bahwa penjualan gas bumi (LNG/liquid natural gas) di Kota Batam untuk tipe konsumen rumah tangga dan komersial masih dipersiapkan. Sedangkan konsumen industri terdapat 3 perusahaan (6,62 mmscfd), dan pembangkit listrik (power plant) sebanyak 4 buah dengan kapasitas pemakaian (37,70 mmscfd). Total penjualan gas di Kota Batam adalah 44,32 mmscfd, dengan perincial PLN Batam (12,00 mmscfd), PT.Batamindo (11,89 mmscfd), PT. Dalle Energy (11,52 mmscfd), dan PT. Indo Matra Power (2,29 mmscfd). Batam ke depan akan terus membutuhkan kesediaan gas, diperkirakan naik menjadi 83 mmscfd, jika tidak akan ada persoalan dibidang energi.

Kedepan energi gas juga akan disalurkan ke rumah tangga yang dalam agenda Gas Negara dan PT.PGN di tahun 2008 diharapkan dapat menyalurkan ke 500 rumah tangga. Sebagaimana data yang dipresentasikan oleh Gas Negara, tahun 2006 lalu pasokan kebutuhan terkontrak adalah hampir 60 mmscfd. Kebutuhan akan terus meningkat dengan total prediksi kebutuhan tahun 2010 mencapai 120 mmscfd. Saat ini kapasitas pipa transmisi tidak mengalami hambatan teknis karena berkapasitas 200 lebih mmscfd, yang mampu menyalurkan gas ke Batam dan Singapura.

Kedepan BP-Migas dan PT.PGN atau Gas Negara akan mengembangkan jaringan terkoneksi dengan lima zona (Zona 1, Batam, Zona 2 Bintan, Zona 3 Rempang Galang, Zona 4 di Lumba Besar dan Pulau Pemping, serta Zona 5 di Pulau Karimun). Dua jaringan transmisi “feeder line” akan bertemu di Pemping, yang langsung berakses ke Singapura. Upaya-upaya untuk meningkatkan kebutuhan gas di era SEZ, maka PT.PGN dan BP Migas perlu meningkatkan “stock gas” di Sumatera Selatan (ConocoPhilips), JOB (Jambi Merang), Premier Oil Natuna, termasuk yang belum “in contract” dengan ConocoPhilips dan PetroChina yang semulanya akan diekspor ke Singapura. Singkat kata: Gas Negara menjamin ketersediaan energi gas untuk memperkuat SEZ Batam. Oleh karena itu, skenario pembangunan sistem ketersediaan dan penyaluran LNG dalam mendukung SEZ harus menyesuaikan dengan agenda roadmap SEZ dari JSC (Joint Steering Committe) dan JWG (Joint Working Group) SEZ yang semakin masuk ke tahapan program nyata. Suatu upaya yang tepat mempersiapkan infrastruktur SEZ dari sisi kesinambungan penyediaan energi baik untuk keperluan industri, jasa transportasi dan komersial maupun untuk kepentingan publik rumah tangga. Kota Batam SEZ adalah kota yang memberikan kepastian penyediaan sumberdaya energi baik secara kuantitas, kualitas dan kontiniunitas. Oleh sebab itu, skenarion kemajuan Batam SEZ harus juga diikuti dengan skenario penyediaan sumber energi untuk mengantisipasi peningkatan permintaan yang tinggi di masa mendatang.

IP Address is:
38.107.191.105