Jika mereferensi diskripsi SEZ secara teoritis banyak pakar berpendapat bahwa SEZ lebih banyak memberikan tempat dan kelonggaran fiscal dan moneter (financial incentives) kepada perusahaan besar. Asumsi dan persepsi ini muncul tidak terlepas dari penyiapan fasilitas SEZ dan arah pengembangan struktur dan sektor ekonomi yang akan dikembangkan di dalam kawasan SEZ. Oleh karenanya, berbagai fasilitas untuk merangsang investasi ini lebih ditujukan khususnya kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Pendapat ini dalam skala dan situasi tertentu ada benarnya. Selalu terdapat korelasi antara peningkatan investasi perusahaan asing di suatu Negara khususnya dalam bidang industri dengan adanya pemberian fasilitas investasi melalui pengembangan suatu kawasan industri dengan status SEZ/FTZ. Namun demikian, meskipun pemberian fasilitas lebih ditujukan kepada pelaku utama pembangunan (investor besar), berbagai fasilitas juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku ekonomi, hanya saja volume dan cakupannya yang mungkin terbatas sesuai dengan kemampuan produksi dan besarnya investasi.

SEZ di Mainland untuk Hinterland Batam

Keberpihakan kebijakan pengembangan SEZ kepada perekonomian kerakyatan sangat penting agar sektor industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan ekonomi di kawasan sekitarnya. Beberapa kebijakan yang perlu diambil agar pembangunan di pulau Batam tidak meninggalkan roda ekonomi luar Pulau Batam tetapi berada dalam wilayah pemerintahan Kota Batam adalah melalui misalnya:

(1).Memasukan konsep pengintegrasian ekonomi kawasan SEZ dan non SEZ dalam satu kebijakan pembangunan. Melalui kesatuan kebijakan ekonomi dengan cakupan pelayanan pemerintahan diharapkan akan memperkecil kesenjangan pembangunan antar mainland Batam (FTZ) dengan hinterland Batam (Non-FTZ).

(2).Meningkatkan anggaran Pemerintah khususnya Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam terutama dalam pembangunan infrastruktur ekonomi dan fasilitas sosial di kawasan hinterland. Arahan kebijakan pembangunan khususnya dibidang pendidikan-kesehatan dan infrastruktur sosial-ekonomi.

(3).Membuka aksesabilitas antar kawasan (SEZ dan non SEZ) dengan menetapkan salah satu pelabuhan laut sebagai pintu masuk ke luar barang yang khusus diperuntukkan bagi konsumsi masyarakat lokal di lokasi non-FTZ. Fasilitas khusus ini juga ditujukan bagi penyediaan bahan bangunan untuk konstruksi dan keperluan masyarakat hinterland lainnya.

(4).Memberikan fasilitas fiskal dan insentif ekonomi kepada perusahaan yang akan melakukan investasi pada sektor industri dan non industri di kawasan hinterland. Pemberian fasilitas lainnya adalah dengan menetapkan lebih banyak pintu perdagangan tradisional lintas batas dalam bentuk CBT (cross border trade). Dua titik CBT yang sudah ditetapkan di Belakang Padang dan Bulang Lintang perlu direalisasikan.

Perlukah Mereview dan Merevisi Strategi

Pendekatan pembangunan dengan pola pusat pertumbuhan memang akan memperkuat struktur ekonomi makro-spasial. Kemajuan selalu dicapai dan pertumbuhan ekonomi menjadi factor penguat. Hasilnya adalah penciptaan lapangan kerja dan arus urbanisasi semakin tinggi dan makanya dikenal dengan pendekatan “penduduk berdatangan karena adanya pembangunan (the people around the development). Phenomena ini menandakan bahwa jika berbagai konsentrasi pembangunan satu kawasan maka di situ terjadinya intensitas ekonomi dan aktifitas sosial. Namun dalam struktur demografik dimana mobilitas masyarakat rendah, misalnya di kawasan hinterland Batam, maka idealnya diterapkan pendekatan “pembangunan di sekitar masyarakat (the development around the people). Pendekatan pembangunan ini berusaha mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat yang dilayani agar program pembangunan tepat sasaran. Melalui penguatan pembangunan masyarakat hinterland diharapkan Pemerintah Kota Batam dapat mempersiapkan basis perekonomian di hinterland untuk dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi di wilayah Batam SEZ. Beberapa program yang harus dipersiapkan di wilayah hinterland adalah: (1). Pengembangan pendidikan yang memiliki keterkaitan (link and match) dengan strukur ekonomi dominan dan tipololgi industri yang berkembang. (2). Membangun “jembatan ekonomi” antara ekonomi makro di kawasan SEZ dan non SEZ dengan memutuskan mata rantai dominasi ekonomi dan dualisme pembangunan yang sifatnya eksploitatif. (3). Pengalokasian lebih banyak anggaran dan kegiatan pembangunan untuk pengembangan infrastruktur ekonomi dan utilitas sosial di wilayah hinterland. (4), mempercepat pelaksanaan pengembangan makro ekonomi dalam rangka mendukung mikro ekonomi melalui CBT (Cross Border Trade) atau perdagangan lintas batas, Pentingnya penerapan CBT ini khususnya di kawasan hinterland dalam rangka mengantisipasi penerapan FTZ di kawasan non hinterland.

Pentingnya pengintegrasian konsep pembangunan antara kawasan FTZ dan non-FTZ ini dikaitkan dengan pemerataan pembangunan antar kawasan ekonomi yang mendapat perlakuan berbeda di wilayah pemerintahan yang sama. Hal ini untuk memperkecil kesenjangan pembangunan. Apabila tidak diperhatikan akan berdampak pada keutuhan wilayah politik pemerintahan, meningkatnya angka pengangguran, tingginya angka kriminalitas, kerusakan lingkungan, pengangguran, dan inefektifitas penyelenggarakan pemerintahan.

IP Address is:
38.107.191.105