Salah satu institusi Pemerintah (Pusat) yang memiliki peranan penting dalam kelembagaan FTZ Batam yang memiliki peranan stratejik di tataran operasional adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan I Batam. Sudah menjadi bahasa umum di pergaulan internasional, terminologi (Quarantine) dalam konteks kesatuan lembaga yang melayani di jasa pelabuhan (laut dan udara). Singkatan CIQP (Customs, Immigration, Quarantine and Port Master) merujuk pada pentingnya kelembagaan ini sebagai garda terdepan dalam mengawasi masuk dan keluarnya orang, barang bahkan bisa juga uang. Bahkan secara internasional kedudukan karantina-kesehatan pelabuhan juga termaktup dalam “International Health Regulations (IHRs) Tahun 2005. Read the rest of this entry »

Kemampuan mengelola sampah industri ber-B-3-(Bahan Berbahaya dan Beracun) yang aman dan terkendali merupakan salah satu pra-syarat untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia FTZ yang Madani. Kota industri FTZ madani adalah kota industri yang harus ramah lingkungan (environmentally friendly-industrial city). Konsep pelestarian lingkungan menjadi bagian utama dari kebijakan pengembangan kawasan. Slogan langit biru, laut jernih dan bumi hijau (the blue sky, clear water and green land) harus melekat dalam gerakan pembangunan kota. Kota ber-FTZ yang menempatkan lingkungan hidup perkotaan sebagai thema pembangunan akan menjadi kota idaman bagi investor. Kenapa demikian? Karena mereka datang bukan sekedar menanamnkan modalnya dalam rangka “profit taking” tetapi juga “comport in living”. Kenyamanan dalam berinvestasi adalah kenyamanan dalam menikmati kota (live it up) dimana investasi itu berada. Banyak investor yang sebelum menanamkan modalnya di suatu kota menanyakan bagaimana lingkungan dan suasana hidup di kota yang akan direncanakan untuk tujuan investasi. Read the rest of this entry »

Optimalisasi fungsi kawasan FTZ-BBK (Free Trade Zone) Batam, Bintan Karimun sangat ditentukan oleh efektifitas regulasi dan efisiensi implementasi institusi FTZ di semua tingkatan (Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Badan Pengusahaan FTZ). Oleh karena itu, sebagai pemegang otoritas regulasi FTZ, maka Pemerintah selalu bersikap hati-hati agar berbagai aturan yang dikeluarkan untuk mensukseskan FTZ bisa langsung diterapkan, meskipun dalam penetapan awalnya membutuhkan waktu untuk saling berkoordinasi diantara lintas sektoral-institusional. Penguatan kelembagaan FTZ sangat dibutuhkan. Tegasnya, ia harus dimulai dari komitmen Pemerintah Pusat, karena determinasi FTZ secara konstitusional merupakan otoritas Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dasar hukum FTZ seluruhnya diatur oleh Pemerintah Pusat. Ketegasan ini dapat kita analisis dari lahirnya berbagai produk hukum FTZ itu sendiri, misalnya Perppu No.1 Tahun 2007 atau menjadi Undang-undang No.44 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No 46 (Batam), No. 47 (Bintan) dan No. 48 (Karimun) yang ditetapkan Tahun 2007. Selanjutnya dari sisi kelembagaan FTZ telah dibentuk pula Dewan Nasional FTZ (Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2008), kemudian diikuti dengan Keputusan Presiden No.9 Tahun 2007 tentang Dewan Kawasan FTZ Batam, Keppres No.10 Tahun 2007 tentang Dewan Kawasan FTZ Bintan, dan Keppres No.11 Tahun 2007 tentang Dewan Kawasan FTZ Karimun. Read the rest of this entry »